Jadwal Bimbingan : Senin: 6 Mei 2013

4 Juta Siswa SD Ikut UN Hari Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Lebih dari empat juta siswa sekolah dasar (SD) seluruh Indonesia sedang bersiap melakukan ujian nasional (UN). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kembali mendatangi beberapa sekolah yang menjadi lokasi peserta UN, yaitu SD Negeri 10 Pagi Jakarta.

"Saya berharap para guru ini menjalankan dengan baik tugasnya. Anak-anak juga dapat konsentrasi dan mengerjakan dengan jujur," kata Nuh saat melakukan inspeksi dadakan di SD Negeri 10 Pagi, Jakarta, Senin (6/5/2013).

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, siswa SD tercatat sebanyak 4.139.533. Sementara itu, siswa madrasah ibtidaiyah sebanyak 467.459 siswa, SD Luar Biasa sebanyak 3.189 siswa, dan yang mengikuti ujian kesetaraaan sebanyak 30.243 siswa.

Ia juga menjelaskan bahwa naskah soal untuk UN SD terpantau lancar pengerjaan dan distribusinya. Ia bersyukur tidak ada masalah dengan pencetakan dan pendistribusian karena memang secara keseluruhan dipegang oleh daerah.

"Jakarta dan seluruh provinsi sejak kemarin dimonitor secara umum sisi naskah siap sampe lokasi," ujar Nuh.

"Sukses dan semoga lancar pelaksanaan ujian nasional untuk SD ini serta tidak ada kendala di lapangan," tandasnya.

Prestasi dan Kreativitas Meningkatkan Mutu Siswa

oleh: Dr.Sungkowo M

Kegiatan-kegiatan kesiswaan yang meliputi Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), hingga ke Lomba Debat Bahasa Inggris dan Lomba Penelitian Ilmu Pengetahuan Remaja (LPIR), telah berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, selama tahun 2008 ini. Semua kegiatan ini merupakan gambaran dari proses peningkatan mutu siswa melalui prestasi dan kreativitas.

OSN, O2SN, dan FLS2N adalah bagian dari kebijakan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu kebijakan mengenai peningkatan mutu. Namun peningkatan mutu tidak hanya itu saja, di dalamnya mencakup berbagai macam upaya, yang pertama manajemen sekolah, dan kedua proses pembelajaran di sekolah.

Dalam proses pembelajaran di sekolah, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan. Antara lain, guru, murid, sarana dan prasarana. Semuanya masuk di dalam renstra (rencana strategis) yang juga menjadi acuan Diknas. Adapun renstra tesebut terdiri dari renstra departemen, yang kemudian dijabarkan menjadi renstra pendidikan dasar dan menengah dan juga renstra direktorat yang sifatnya lebih teknis.

Dalam penjelasannya mengenai renstra tersebut di atas, Dr. Sungkowo M, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas menerangkan, bahwa kebijakan Diknas titik beratnya adalah meningkatkan mutu SMA. Tujuanya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. Kegiatan ini jangkauannya luas, sebab mencakup akses dan kesempatan tata kelola. “Kita memiliki visi bahwa hingga tahun 2014, kita upayakan SMA menjadi lembaga yang profesional. Menjadi lembaga yang akuntabel, supaya bisa mendorong sekolah-sekolah menengah atas, menjadi sekolah yang mutunya bertaraf internasional. Kebijakan tersebut diupayakan bisa disosialisasikan ke daerah-daerah,” ujarnya.

Dari kebijakan-kebijakan dan juga misi yang telah dijelaskan tersebut, Direktorat Pembinaan SMA akhirnya membuat visi yang merupakan strategi untuk mencapai misi yang telah ada. Visi tersebut antara lain, mengupayakan perluasan dan pemerataan untuk memberi pendidikan yang bermutu bagi rakyat Indonesia.

Direktorat Pembinaan SMA akan menjaga agar rasio murid SMA dibandingkan dengan jumlah murid SMK akhir tahun 2014 menjadi 33 : 67 % atau 33 % SMA dan 67% SMK. Rasio SMA diperkecil, tujuannya agar lulusan SMA bisa masuk ke perguruan tinggi. “Sedang yang ingin masuk dunia kerja bisa masuk SMK. Tapi SMK juga harus ditingkatkan mutunya, supaya begitu keluar SMK si siswa sudah siap masuk ke dunia kerja,” papar Sungkowo.

Fasilitasi Potensi Siswa

Di samping itu, Direktorat juga membantu memfasilitasi pengembangan potensi siswa. Pemberian fasilitas potensi siswa ini diberikan secara utuh. Misalnya, memfasilitasi peserta didik untuk SMA. Pemberian fasilitas melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. “Jadi fasilitasinya itu fasiltas proses pembelajaran dan sekaligus meningkatkan mutu pembelajarannya.” Tambahnya.

Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan itu, menurut Sungkowo kembali, berkaitan erat dengan proses pembelajaran berbasis TIK atau ICT. Dalam hal ini, seorang guru menganggap murid bukan obyek, tetapi subyek. Sehingga kedudukan siswa sama, mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kemungkinan untuk berprestasi sama. Jadi, seorang guru hanya fasilitator. “Guru tidak usah khawatir kalau dia kalah dengan muridnya. Karena sekarang sumber belajar sudah banyak, seperti internet. Guru-guru tinggal mendorong dan mengarahkan. Tetapi dia juga mencarikan sumber-sumber pengetahuan. Justru dengan proses pembelajaran berbasis TIK ini, kita tidak perlu banyak bicara, tetapi siswa bisa diberikan pelajaran melalui teknologi tersebut. Melalui teknologi ini, tidak hanya pelajaran fisika, kimia biologi saja, pelajaran agama, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia pun bisa,” jelas Sungkowo kembali.

Meski di daerah tetap diterapkan metodologi pembelajaran yang sudah ada, namun pemakaian teknologi dalam melakukan proses belajar-mengajar tidak harus selalu menggunakan komputer, radio pun sudah merupakan teknologi. Jadi, jelas Sungkowo, teknologi itu bisa ke siapa saja. Fasilitas yang sudah ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkembang. Keinginan masyarakat sekarang ini, sekolah harus menyediakan guru sesuai dengan bidang studinya. “Itu ada di undang-undang lho. Jangan sampai kita tidak memberikan siswa-siswa kesempatan,” katanya.

Manajemen Berbasis Sekolah

Selain mengikuti perkembangan teknologi, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memperhatikan faktor manajemen. Dari sudut pandang ini, akhirnya akan mendorong sekolah untuk menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Di sini sekolah memiliki otoritas untuk mengelola manajemennya. Di samping MBS, menurut Sungkowo, Direktorat juga mendorong sekolah mewujudkan peserta didik berkepribadian unggul, memiliki semangat kompetensi dan kompetisi, juga mendorong sekolah untuk bisa meningkatkan atau memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). “Dengan demikian, pada tahun 2014, paling tidak 95% SMA sudah terakreditasi B. Yang bagus adalah A. Tujuannya, supaya sekolah yang berada di pelosok daerah itu sama. Seperti misalnya di ujung Banda Aceh, Kupang, Rote, Papua, sama. Contohnya seperti di Jepang, kualitas pendidikan di daerah-daerah yang ada di negara itu merata. Sekain itu kita juga membuat program yang dibagi tiga. Program-program itu terdiri dari program akses (pemerataan), program peningkatan mutu, dan program peningkatan tata-kelola,” tambah Sungkowo.

Untuk program akses, menurut Direktur SMA, jangan sampai akses untuk siswa SMA yang pandai dalam bidang edukasi, tidak ditampung di sekolah yang hebat. Anak yang hebat itu harus difasilitasi, walaupun mereka miskin. Dalam hal ini Sungkowo memberi contoh, misalnya ada anak miskin di Flores Timur sana, boleh saja ia bersekolah di Jakarta. Paling tidak, Pemda setempat responsif terhadap anak-anak cerdas seperti itu. Tidak hanya Pemda, masyarakat juga harus berperan aktif dan peduli pada mereka. “Kalau hasil ujian anak itu bagus, masak tidak kita fasilitasi,” tambahnya.

Berkaitan dengan fasiltas untuk anak-anak cerdas namun tak mampu tersebut, Diknas memberikan subsidi siswa yang merupakan bantuan khusus murid berupa beasiswa. Beasiswa yang diberikan memang tidak terlalu besar, jumlah nominalnya 65 ribu rupiah per bulan. Menurut Sungkowo, beasiswa tersebut merupakan kepedulian Diknas terhadap siswa miskin untuk membantu mereka.

Begitu pula dari segi sarana sekolah. Diknas memberikan subsidi untuk membangun atau merehab sekolah-sekolah yang membutuhkan. Sekolah tersebut diberikan keleluasaan untuk menggunakan subsidi tersebut. Namun meski demikian, Diknas tetap mengontrol dana yang telah diberikan untuk merehab, apakah dana tersebut dipergunakan sesuai dengan siteplan yang direncanakan. “Kita berikan subsidi kepada sekolah tersebut, tapi kita kontrol jumlah dan tambahan ruang belajarnya,” tukasnya.

Dari segi mutu, Direktorat Pembinaan SMA membuat rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dan rintisan Sekolah Standar Nasional (SSN). Yang tak kalah penting, Direktorat juga membuat rintisan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL). Melalui PBKL keunggulan di suatu daerah dipertahankan. Misalnya, seperti Tasikmalaya yang terkenal dengan bordirannya. Kerajinan seperti itu harus dijaga, atau Sopeng yang terkenal dengan sutra alamnya dan NTT dengan tenun ikatnya, semua itu dikembangkan agar jangan sampai punah.

Sungkowo juga menjelaskan, untuk ruang-ruang penunjang seperti perpustakaan, lab IPA, komputer, TIK base learning, ICT base learning, uji kompetensi siswa, Bahasa Inggris, dan bantuan operasional manajemen mutu, akan diberikan sertifikasi. Sedangkan dalam tata kelolanya, digunakan manajemen yang transparan.

Mengenai pelaksanaan kegiatan lomba-lomba di bidang keilmuan tahun 2009 tetap terus berjalan sama seperti tahun 2008. Sungkowo berharap, agar kegiatan-kegiatan tersebut kualitasnya dapat lebih ditingkatkan lagi. Seperti OSN, tetap mengacu pada delapan bidang studi, yaitu fisika, kimia, matematika, biologi, komputer, astronomi, kebumian, dan ekonomi. Sedangkan penghargaan untuk siswa yang memperoleh medali, saat ini sudah tersolusi. Mereka akan ditampung di perguruan tinggi yang mereka inginkan termasuk beasiswanya.

70.579 Siswa SD Ikuti UN

Denpasar (Bali Post) -
Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di Bali yang dilaksanakan Senin (6/5) besok akan diikuti 70.579 orang siswa. Berbeda dengan UN SMP dan SMA/SMK yang menerapkan 20 variasi paket soal dalam satu ruang ujian, UN SD hanya menerapkan satu paket soal alias paket soal seragam.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, A.A. Ngurah Gde Sujaya, M.Pd., kepada Bali Post, Sabtu (4/5) kemarin.
Menurutnya, proses pengawasan dan pemantauan pelaksanaan UN SD tidak melibatkan pengawas dari perguruan tinggi. Proses pengawasan dan pemantauan UN SD sepenuhnya akan dilaksanakan oleh guru-guru pengawas. Guna meminimalisasi kecurangan dalam pelaksanaan ujian, teknis pengawasan UN SD menerapkan sistem silang. Artinya, pelaksanaan ujian di satu sekolah akan diawasi oleh guru-guru pengawas dari sekolah lain yang masih bernaung dalam satu gugus.
''Dengan menerapkan pengawasan sistem silang ini, kami berharap pelaksanaan UN tetap berlangsung secara jujur dan bebas dari kecurangan,'' kata Sujaya seraya memastikan seluruh naskah soal SD telah didistribusikan ke kabupaten/kota se-Bali.
Sujaya mengatakan, materi soal UN SD yang meliputi mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang disusun oleh tim penyusun di tingkat pusat dan tim penyusun soal di tingkat provinsi. Di antaranya, 25 persen soal-soal ujian disusun dan ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan berlaku secara nasional. Sedangkan 75 persen soal ujian lagi disusun dan ditetapkan oleh provinsi. "Pelaksanaan UN SD di Bali tahun ini diikuti 70.579 siswa SD dan 159 siswa SDLB," ujarnya.
Perbedaan prinsip lainnya antara UN SD dengan UN SMP dan SMA/SMK terletak pada teknis penetapan kelulusan siswa. Pada UN SD, BNSP sama sekali tidak mematok persyaratan nilai minimal kelulusan yang wajib dipenuhi siswa. Ini berarti, hak untuk menetapkan kelulusan siswa sepenuhnya berada di tangan para dewan guru di masing-masing sekolah. Kendati demikian, pejabat asal Kerobokan, Badung ini mengharapkan pihak sekolah tetap mematok standar nilai minimal kelulusan yang layak. ''Apabila seorang siswa dinilai belum memenuhi standar kompetensi lulusan, maka siswa bersangkutan semestinya tidak boleh dipaksakan untuk lulus. Dengan begitu, lulusan SD nantinya benar-benar dalam kondisi siap untuk mengikuti pendidikan di jenjang SMP,'' katanya. (kmb13)

Naskah Ujian Nasional SD di DIY Didistribusikan

"REPUBLIKA.CO.ID", YOGYAKARTA -- Soal Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Dasar (SD) di DIY didistribusikan, Sabtu (4/5) ini. Distribusi soal tersebut dilakukan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY ke seluruh kelompok kerja (pokja) SD di DIY. Distribusi soal tersebut dilakukan dengan enam armada mobil boks.

Kepala Dikpora DIY, Baskara Aji mengatakan, paket soal tersebut berisi soal UN untuk tingkat SD/MI yang cetak oleh Percetakan Sahabat, Klaten, Jawa Tengah dan soal UN untuk paket A yang dicetak oleh percetakan Pura Baru.

Menurutnya, titik rawan terhadap kebocoran soal UN kata Aji, justru saat soal sudah dikirim ke Pokja atau UPT. Karenanya kata dia, pihaknya berharap seluruh pertugas pengawas untuk melakukan pengawasan semaksimal mungkin termasuk ketua Pokja.

"Pada saat di Pokja, soal itu ada yang menginap empat malam terutama untuk soal UN terakhir. Ini yang rawan," ujarnya pada pemberangkatan distribusi soal UN SD di halaman Kantor Dikpora DIY, Sabtu.

UN tingkat SD sendiri akan dilakukan pada Senin (6/5) hingga Rabu (8/5) mendatang. "Kita berharap pelaksanaan UN SD berjalan lancar seperti UN SMP dan SMA. Jika tempat lain banyak masalah di DIY tidak," katanya lagi. Menurutntya, hasil UN tingkat SD/MI ini. Akan digunakan untuk satu-satunya penentuan indikator siswa untuk masuk ke jenjang SMP/MTs.

Naskah Ujian Nasional SD Hanya Satu Jenis

JAKARTA, "KOMPAS.com" - Setelah siswa SMA dan SMP, pekan depan tepatnya pada 6-8 Mei 2013 giliran siswa SD yang akan melaksanakan ujian nasional (UN). Tercatat sebanyak 153.449 siswa SD DKI sebagai peserta UN tahun ini. Berbeda dengan siswa SMP dan SMA yang mengerjakan soal dari 20 jenis soal yang berbeda, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, untuk siswa SD akan mengerjakan soal yang serupa dan sejenis.

"Untuk soal UN tingkat SD hanya dibuat satu jenis saja," kata Taufik, kepada wartawan, di Balaikota Jakarta, Senin (29/4/2013).

Untuk substansi soal UN SD dibuat oleh Pemerintah Pusat sebanyak 25 persen dan Pemerintah Daerah 75 persen. Taufik mengatakan, apabila naskah UN untuk siswa SMA dan SMP dicetak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka untuk naskah soal SD dicetak oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pengadaan naskah soal UN pun telah mendapatkan pemenang melalui lelang terbuka, dan dimenangkan oleh PT Pura Bharuna, Kudus, Jawa Tengah.

Dokumen UN untuk siswa SD akan dikirim dari Kudus, Jawa Tengah, pada Jumat (3/5/2013) malam. Sehingga dokumen tersebut akan tiba di Jakarta pada Sabtu (4/5/2013) pagi, sekitar pukul 06.00 WIB. Dokumen tersebut akan langsung didistribusikan ke rayon dengan penjagaan ketat dari pihak kepolisian.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, sebanyak 153.449 siswa dari 3.548 sekolah akan mengikuti UN. Mereka terdiri dari 141.076 siswa SD di 3.060 sekolah dan 12.373 siswa MI di 488 sekolah. Kemudian untuk siswa dengan kekhususan dari SDLB yang akan mengikuti UN, yakni sebanyak 126 siswa, terdiri dari 1 siswa tunanetra dan 125 siswa tuna rungu.

Hingga Senin (29/4/2013), belum ada laporan adanya siswa yang tersangkut masalah hukum. Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI itu pun mengharapkan pelaksanaan UN tingkat SD tidak ada hambatan sama seperti saat pelaksanaan UN SMA dan SMP.

"Sampai saat ini, belum ada laporan anak yang berurusan dengan hukum," kata Taufik.

Ujian Nasional Kacau Gubernur Kalbar Minta Maaf

"REPUBLIKA.CO.ID",PONTIANAK--Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyampaikan permohonan maaf ke masyarakat terutama seluruh pelajar di provinsi itu atas kacaunya pelaksanaan ujian nasional tahun 2013.

"Ini sangat-sangat memalukan, dan baru pertama terjadi dalam sejarah pendidikan di Indonesia," ujar Cornelis di Bengkayang, Kamis.

Ia menambahkan, meski daerah bukan menjadi penyedia untuk berkas ujian nasional, namun selaku bagian dari pemerintah, sudah sepatutnya meminta maaf.

Menurut dia, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah. "Pernyataan maaf ini juga atas nama presiden," katanya menegaskan.

Namun, ia melanjutkan, kalau menjadi presiden, ia akan mengambil sikap tegas. "Kalau saya presiden, langsung pecat menterinya," ujar dia.

Ia mencontohkan kekacauan saat pelaksanaan ujian nasional tahun ini seperti lembar jawaban yang terlalu tipis sehingga sulit untuk diperiksa menggunakan alat pemindai.

Cornelis menegaskan, ketidaknyamanan tersebut secara psikologis tidak baik bagi siswa yang akan melaksanakan ujian nasional.

Ia menyindir pihak yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan ujian nasional. "Ambil untung silakan, boleh, tetapi dalam batas yang wajar. Yang mana hak rakyat, kembalikan," kata Cornelis yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh telah menyatakan bahwa pelaksanaan UN merupakan hal yang telah dilandasi dengan undang-undang. "Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan, salah satunya dalam bentuk UN," katanya.

Terkait permintaan penghapusan UN dari beberapa pihak, dia mengatakan bahwa pemerintah masih meyakini UN diperlukan untuk menguji kemampuan siswa dan hasilnya diyakini valid.

"Kalau persoalan tekanan yang harus dihadapi para murid, itu justru melatih mental mereka dalam menghadapi tantangan karena bagaimanapun juga hidup memang penuh tekanan," ujarnya.